“Semua perusahaan bisnis harus menjalankan pembicaraan. Kami sangat menantikan tanggapan mereka,” kata Lam di sebuah acara radio.
“Saya percaya kita semua cukup tidak sabar dan berharap untuk melihatnya mengambil tindakan secepat mungkin.”
Dia menambahkan perusahaan diminta untuk memastikan konten pada platformnya selaras dengan hukum kota.
Google, yang juga memiliki YouTube, di mana rendisi lagu tersedia, sebelumnya mengatakan sedang meninjau putusan pengadilan.
Pengadilan Banding Rabu lalu memutuskan mendukung Lam dengan memberikan perintah sementara yang dia cari tahun lalu atas lagu tersebut, yang sering disalahartikan di luar negeri sebagai lagu kebangsaan.
Langkah itu melarang orang dari “menyiarkan, tampil, mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan untuk dijual, mendistribusikan, menyebarluaskan, menampilkan atau mereproduksi [lagu] dengan cara apa pun” dengan maksud untuk menghasut orang lain untuk memisahkan Hong Kong dari bagian lain negara itu, melakukan tindakan hasutan atau menghina lagu kebangsaan, “March of the Volunteers”.
Ini juga melarang siapa pun memainkan lagu dengan cara yang mungkin menyebabkannya “disalahartikan sebagai lagu kebangsaan sejauh menyangkut [Wilayah Administratif Khusus Hong Kong]” atau menyarankan kota “adalah negara merdeka dan memiliki lagu kebangsaan sendiri”.
Lam pada hari Minggu mengungkapkan pemerintah telah menghubungi platform online, termasuk Google, yang katanya telah menarik perhatian paling besar, untuk memberi tahu mereka tentang aturan baru.
Dia mengatakan bahwa meskipun Google mungkin perlu waktu untuk mendapatkan nasihat hukum mengingat pengadilan hanya menjatuhkan putusan dalam beberapa hari terakhir, dia yakin raksasa teknologi itu sudah menetapkan kebijakan mengenai penghapusan konten yang mengandung pidato kebencian, materi hasutan atau yang melanggar hukum.
“Saya tidak melihat alasan perusahaan [Google] tidak akan mematuhi kebijakan internalnya, atau perintah pengadilan formal,” kata Lam.
The Post telah menghubungi Google untuk memberikan komentar.
Dalam putusan tertulis, tiga hakim mengatakan lagu itu telah menjadi senjata dengan efek “membenarkan dan bahkan meromantisasi dan memuliakan tindakan melanggar hukum dan kekerasan yang ditimbulkan pada Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir”.
Mereka menambahkan lagu itu bisa membangkitkan dan menyalakan kembali emosi yang kuat dan keinginan untuk konfrontasi kekerasan.
Dengan memberikan perintah tersebut, pengadilan melihat “kebutuhan mendesak” untuk membantu hukum pidana untuk menjaga keamanan nasional, asalkan lagu itu masih tersedia secara bebas di internet dan tetap lazim.
Lam mengatakan bahwa dengan pengadilan menerima argumen hukumnya, perintah itu akan “menarik garis merah yang jelas” untuk membantu memberi tahu publik tentang situasi di mana lagu itu bisa atau tidak bisa digunakan.
Dia mengatakan dia berharap larangan itu akan memiliki “efek jera”.
Pengecualian dibuat untuk tujuan akademis dan jurnalistik, kata pengadilan. Tetapi menambahkan bahwa perintah itu “perlu” untuk membujuk operator platform internet untuk menghapus video bermasalah sehubungan dengan lagu tersebut.
“Saya, bersama semua penduduk Hong Kong dan orang-orang dari daratan China, semua menantikan untuk mengetahui tanggapan resmi perusahaan,” kata Lam.
Sementara Lam mencatat perintah itu memang memberlakukan tingkat pengekangan tertentu pada kebebasan berbicara, dia mengatakan pembatasan itu masuk akal di bawah premis untuk memastikan keamanan nasional.
“Ketika lagu itu digunakan sebagai alat untuk melayani tujuan ilegal, yaitu untuk mendukung ideologi kemerdekaan Hong Kong … Ini praktis melanggar hukum,” katanya.
“Jadi dalam pandangan yang lebih luas, meskipun [meskipun perintah] telah menetapkan pembatasan pada hal-hal tertentu, [kebebasan berbicara] dibatasi dengan rasionalitas.”
Pengacara dan anggota Dewan Eksekutif Ronny Tong Ka-wah mengatakan Google telah terlibat dalam perselisihan selama hampir satu tahun dan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang sedang terjadi.
“Jadi hampir tidak masuk akal ketika mereka mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkonsultasi dengan pengacara,” tambah Tong. “Mereka hanya punya dua pilihan: patuh atau tidak taat.”
Dia menambahkan bahwa Google harus merumuskan tanggapan dalam waktu seminggu, jika tidak maka mungkin bisa dituntut karena penghinaan terhadap pengadilan.
Profesor Lau Siu-kai, seorang konsultan untuk think tank semi-resmi Asosiasi Studi Hong Kong dan Makau China, mencatat Google memiliki kesempatan untuk bergabung dalam sidang sebagai pihak yang berkepentingan, tetapi memilih untuk tidak melakukannya.
“Google mungkin awalnya menolak dan tidak ingin terlihat mudah menyerah pada tuntutan politik,” kata Lau.
“Sikapnya mungkin berubah sekarang karena menghadapi perintah hukum.”
Lau mengatakan dia yakin Google, sebuah perusahaan AS, akan dapat “menemukan cara untuk menghindari perintah pengadilan” dan menyinggung opini publik Hong Kong, tetapi apakah itu akan melibatkan pemerintahnya adalah masalah terpisah.
“Pertanyaannya adalah apakah pemerintah Amerika Serikat akan memasuki keributan dan menekan Google untuk tidak mengikuti perintah pengadilan,” katanya.
Namun, ia menambahkan bahwa keduanya tidak akan siap untuk menentang pengadilan Hong Kong, sehingga pernyataan yang mengutuk hilangnya kebebasan berbicara akan menjadi yang terbaik yang bisa dilakukan Google.